Menurutnya, anggaran pusat dan APBD Surabaya dapat disinergikan agar perbaikan sekolah tidak hanya bergantung pada satu sumber pembiayaan.
“Saya kira ini setiap tahun pasti akan ada perbaikan dari pemerintah pusat, tinggal nanti bisa dikolaborasikan mana yang bisa diambil oleh Surabaya, mana yang bisa dialokasikan pakai APBD,” kata Bahtiyar.
Selain itu, ia menyarankan agar Pemkot tidak hanya mengandalkan Dinas Pendidikan.
Perbaikan fisik sekolah dapat dikerjakan melalui sinergi dengan dinas teknis terkait serta DPRD, sehingga proses dari pendataan, penganggaran hingga pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Artinya Pak Wali Kota sudah memberikan lampu hijau terkait dengan perbaikan sekolah yang beli sendiri melihat sendiri bahwa ada yang kurang. Tinggal nanti Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan dinas terkait. Bisa dengan tim TAPD, bisa juga nanti berkolaborasi dengan DPRD KPP terkait dengan nanti pembangunannya,” jelasnya.
Bahtiyar mengingatkan, persoalan sekolah bukan sekadar urusan bangunan.
Kenyamanan ruang belajar akan berpengaruh langsung terhadap proses pendidikan anak-anak Surabaya.
“Sehingga program-program untuk anak-anak sekolah ini nanti bisa dimaksimalkan, mereka bisa nyaman belajar dan tidak ada perbedaan antara kelas 1, 2, 3, 4, 5 bahkan sampai 6,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong adanya tim khusus lintas sektor yang mengawal percepatan perbaikan sekolah.
Menurutnya, harus ada pihak yang menjadi koordinator agar persoalan tidak kembali terhambat karena komunikasi antarinstansi.
“Artinya Pak Wali kota sudah memberikan lampu hijau terkait dengan perbaikan sekolah yang beliau sendiri melihat bahwa ada yang kurang. Tinggal nanti Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan dinas terkait,” imbuh Bahtiyar.
Ia berharap pola kerja lintas sektor tersebut segera dibentuk sehingga kasus seperti SD Semolowaru tidak kembali terjadi.
“Kolaborasi kemudian lintas sektoral itu harus lebih cepat. Lebih cepat, harus ada yang mengetuai,” pungkasnya. (*)
