“Artinya kan setiap sekolah nanti itu tidak sama penilaian terkait dengan jumlah anggarannya kan beda-beda tergantung dengan kasusnya masing-masing,” jelasnya.
Ia mencontohkan kondisi SD Semolowaru yang disebut mengalami kekurangan ruang kelas serta bangku sekolah yang sudah tidak layak.
Kondisi tersebut bahkan dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan siswa saat belajar.
“Misalkan kayak kemarin ada Semolowaru itu rombelnya kurang kelasnya. Terus juga bangkunya sudah tidak layak, bisa bikin anak itu terjepit dengan saudaranya,” ungkap Bahtiyar.
Bahtiyar juga mengingatkan Pemkot Surabaya agar tidak menunggu keluhan sekolah menjadi viral di media sosial baru kemudian dilakukan perbaikan.
Di era ketika anak-anak sudah akrab dengan telepon seluler, kondisi sekolah yang tidak layak sangat mudah tersebar ke publik.
“Sekarang itu kan tidak hanya orang tua yang memviralkan, anak kecil ketika punya HP nanti divideo dikirim ke seseorang nanti viral kan yang kena kan yang melakukan kita semua. Wali kota, DPRD dan semua jajarannya akan malu terkait dengan sarpas yang ada,” katanya.
Ia menilai persoalan tersebut seharusnya menjadi momentum bagi Pemkot Surabaya untuk membangun sistem koordinasi lintas sektor yang lebih cepat.
Terlebih, pembahasan APBD Surabaya 2027 masih berlangsung sehingga kebutuhan perbaikan sekolah masih dapat diperjuangkan dalam perencanaan anggaran.
“Mumpung Oktober ini kita pembahasan APBD tahun 2027. Sehingga masih ada waktu sekitar hampir 1 bulan sebelum November 10 November ini sudah ada masukan-masukan terkait dengan hal-hal yang perlu diperbaiki secara data,” tuturnya.
Bahtiyar bahkan mengusulkan agar seluruh kepala sekolah segera diminta melaporkan kebutuhan sarana dan prasarana masing-masing.
Setelah itu, Pemkot tinggal melakukan verifikasi untuk menentukan sekolah mana yang paling membutuhkan penanganan.
“Kalau dikumpulkan seluruh kepala sekolah kan sehari selesai itu kalau cuma 400 orang saja. Ya tinggal yang perbaikan semua dimintai dulu, tinggal nanti dicek yang paling mendesak mana yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Ia juga mendorong Pemkot Surabaya memanfaatkan peluang program pemerintah pusat terkait renovasi sekolah.
