Sebagian wilayah Surabaya Timur, kata dia, masih berada dalam kawasan perumahan yang dikembangkan swasta.
Karena itu, kesiapan infrastruktur dasar menjadi bagian penting sebelum pengembangan kawasan dilakukan lebih jauh.
“JLLB masih belum selesai. Kita masih menunda dulu karena memang rata-rata wilayah di sana banyak yang di wilayah pengembang. Pendekatan dengan pengembang terhadap penyerahan PSU masih kita kejar terus,” ujarnya.
Kondisi itu menjadi perhatian di tengah kapasitas belanja daerah yang cukup besar.
Total belanja dalam rancangan APBD 2027 diproyeksikan mencapai Rp12.825.565.228.783.
Dalam Nota Keuangan RAPBD 2027, belanja infrastruktur pelayanan publik dirancang sekitar Rp6,22 triliun atau 49,31 persen dari total belanja daerah.
Anggaran tersebut diarahkan untuk penanganan dan pencegahan banjir, pemerataan pelayanan, kelancaran mobilitas, serta peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.
Namun, untuk Surabaya Timur, Pemkot masih memilih melanjutkan pekerjaan yang sudah berjalan.
