Aning juga memberikan perhatian terhadap alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik.
Fraksi tersebut mengapresiasi capaian alokasi infrastruktur sebesar 49,31 persen sebagai bagian dari mandatory spending sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Namun, PKS meminta besarnya alokasi tersebut benar-benar menghasilkan dampak terhadap pemerataan pembangunan di Surabaya.
Fraksi PKS menilai pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu.
“Pemerintah kota diminta memastikan pembangunan dapat menjangkau wilayah secara lebih merata,” jelas Aning.
Selain pemerataan, anggaran infrastruktur juga diharapkan mampu menjawab persoalan transportasi publik.
“PKS mendorong adanya peningkatan jumlah armada sekaligus perluasan rute Suroboyo Bus dan feeder Wirawiri Suroboyo untuk membantu mengatasi persoalan kemacetan,” tutur Aning.
Persoalan banjir dan genangan juga menjadi perhatian.
Alokasi anggaran infrastruktur diharapkan mampu mengurangi titik-titik banjir dan genangan yang masih muncul di berbagai wilayah Surabaya.
