Sektor pendidikan, kesehatan, sosial hingga pembangunan infrastruktur di kawasan perkampungan menjadi sejumlah bidang yang dinilai perlu mendapatkan perhatian apabila terjadi peningkatan pendapatan transfer.
Selain persoalan besaran belanja, PKS meminta alokasi RAPBD 2027 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah pembangunan fasilitas pelayanan dasar.
“Di sektor pendidikan, anggaran diharapkan mampu mendukung penyelesaian pembangunan sekolah baru, baik SD maupun SMP Negeri, sekaligus perbaikan gedung sekolah yang kondisinya membutuhkan penanganan,” tutur Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini.
Tak hanya pendidikan, PKS juga menyoroti pelayanan kesehatan. Perbaikan fasilitas dan layanan puskesmas serta puskesmas pembantu dinilai perlu masuk dalam prioritas anggaran 2027.
Catatan lain yang disampaikan Aning, PKS berkaitan dengan persoalan bantuan pendidikan akibat administrasi desil.
Fraksi PKS menyoroti masyarakat yang mengalami kendala menerima bantuan beasiswa kuliah maupun bantuan untuk siswa SMA karena persoalan tersebut.
PKS meminta anggaran bantuan pendidikan tidak dipangkas.
Bahkan, apabila diperlukan, pemerintah diminta melakukan perubahan Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk memperluas maupun melakukan diversifikasi cakupan penerima bantuan beasiswa.
Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan administratif tidak membuat masyarakat yang membutuhkan justru kehilangan akses terhadap bantuan pendidikan.
