“Kalau ada 29.000 yang membutuhkan perbaikan rumah, maka kita membutuhkan uang Rp600 miliar. Maka kita tidak bisa sendiri,” katanya.
Pilar ketiga diarahkan untuk memperkuat harmoni sosial melalui Kampung Pancasila.
Pemerintah melibatkan warga dan aparatur sipil negara (ASN) sebagai pendamping di tingkat RW.
Eri menilai pendampingan tidak cukup berhenti pada urusan administratif. Persoalan warga juga diharapkan dapat ditangani dari lingkungan terdekat.
“Apakah kita bisa menjalankan Pancasila? Tidak hanya kita ucap dalam upacara, tapi kita lakukan dalam tindak-tanduk kita di dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Dengan total belanja daerah yang diproyeksikan Rp12.825.565.228.783, tiga pilar tersebut menjadi kerangka untuk menghubungkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan manfaat pembangunan, dan kehidupan sosial warga dalam RAPBD Surabaya 2027. (*)
