Selain melarang penjualan, Eri disebut telah memberikan penegasan mengenai konsekuensi terhadap sekolah yang tetap melakukan praktik tersebut.
Maka dari itu, Ajeng juga menegaskan bahwa sekolah yang tetap menjual seragam secara tidak sesuai kebijakan bisa dikenai konsekuensi terkait bantuan operasional pendidikan dari Pemkot, sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
“Dari pak wali sudah jelas, sampai akan ditarik BOPDA nya,” kata Ajeng.
Meski demikian, Ajeng meminta kebijakan tersebut tidak hanya berhenti pada larangan.
Menurutnya, perlu ada pemeriksaan untuk mengetahui struktur harga seragam yang selama ini dibebankan kepada wali murid.
“Harapannya dipastikan menjadi penegasan. Tetapi harus diperiksa terlebih dahulu. Apakah memang sesuai harga produksi, dari harga kain dan cetak yang sesuai harga ataukah ada margin labanya. Jika ada laba/untungnya maka harus laporkan, kemana larinya selama ini. Minta Disdik mengevaluasi,” ujarnya.
Karena itu, Komisi D DPRD Surabaya juga berencana meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan serta pihak sekolah mengenai mekanisme pengadaan dan penetapan harga seragam.
“Minta Komisi D panggil Disdik juga dengan kepala sekolah se-Surabaya,” pungkas Ajeng.
Kebijakan ini selanjutnya akan menjadi perhatian DPRD Surabaya, khususnya untuk memastikan pengadaan seragam tidak kembali menjadi beban tambahan bagi wali murid sekaligus memastikan penggunaan anggaran dan mekanisme pengadaannya berjalan transparan. (*)
