Menurut ARSAS, akurasi data menjadi faktor penting dalam memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran. Karena itu, kondisi sosial-ekonomi masyarakat dinilai perlu diperbarui dan diverifikasi secara berkala berdasarkan keadaan faktual di lapangan.
“Data masyarakat harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jangan sampai warga yang secara nyata membutuhkan perlindungan sosial justru terkendala karena persoalan pendataan atau klasifikasi,” tegas Herry.
Dua usulan lainnya berkaitan dengan akses hunian layak dan kesempatan pendidikan bagi keluarga pengemudi ojol. ARSAS mendorong agar kedua aspek tersebut turut mendapat perhatian dalam kebijakan pemerintah, terutama bagi keluarga yang memenuhi kriteria dan membutuhkan dukungan.
Kelima poin tersebut, menurut ARSAS, merupakan bentuk aspirasi organisasi terhadap sejumlah persoalan perkotaan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. ARSAS berharap tuntutan maupun usulan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan di Surabaya.
Herry menegaskan, perbedaan antara tuntutan dan usulan penting untuk memastikan posisi organisasi tetap jelas. Tuntutan diarahkan pada penegakan aturan yang dinilai membutuhkan kepastian, sedangkan empat poin lainnya disampaikan sebagai alternatif kebijakan yang masih membutuhkan kajian dari pemerintah.
