Gerindra menilai pembangunan jalan dan jembatan memang memiliki manfaat langsung terhadap mobilitas masyarakat, biaya logistik, konektivitas sentra produksi, industri, pelayanan publik, hingga daya saing Jawa Timur.
Namun, besarnya tambahan anggaran harus diikuti kesiapan teknis dan pelaksanaan. Hartono menyebut pekerjaan jalan dan jembatan membutuhkan desain teknis, kesiapan lokasi, proses pengadaan, kontrak, mobilisasi, pengawasan mutu, hingga penyelesaian administrasi.
“Percepatan harus didukung, tetapi tidak boleh berubah menjadi ketergesaan hanya untuk mengejar angka penyerapan. Ukuran keberhasilan tetap kualitas, keselamatan, umur layanan, dan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain kesiapan pelaksanaan, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan dasar kenaikan anggaran tersebut. Menurut Hartono, pemerintah perlu menjelaskan faktor objektif yang baru muncul setelah APBD murni ditetapkan sehingga koreksi belanja terjadi dalam skala besar pada paruh kedua tahun anggaran.
Fraksi Gerindra meminta Pemprov Jatim menjelaskan apakah kenaikan tersebut berkaitan dengan perubahan target kemantapan jalan, hasil pemeriksaan teknis baru, perubahan kebijakan pemerintah pusat, kebutuhan baru yang sebelumnya belum dapat diperkirakan, atau faktor lainnya.
