Hartono juga mengingatkan penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan tambahan belanja agar tidak kembali menimbulkan persoalan serupa. SiLPA 2025 hasil audit BPK mencapai sekitar Rp3,38 triliun, jauh lebih besar dibanding asumsi awal Rp925,91 miliar.
“Fraksi ingin menghindari siklus yang tidak sehat: SiLPA tahun lalu digunakan untuk menambah belanja secara besar di pertengahan atau akhir tahun, paket belum cukup siap, kemudian anggaran kembali tidak terserap dan menjadi SiLPA tahun berikutnya,” jelasnya.
Karena itu, Gerindra meminta setiap tambahan anggaran infrastruktur disertai target hasil yang konkret, mulai dari kilometer jalan yang ditangani, jumlah dan jenis jembatan yang diperbaiki, ruas prioritas, hingga peningkatan kemantapan jalan.
“Tambahan anggaran yang besar harus diikuti keluaran dan hasil yang sama jelasnya,” ujar Hartono.
Fraksi Gerindra menegaskan kritik terhadap kenaikan anggaran bukan berarti menolak pembangunan infrastruktur. Gerindra mendukung penguatan jalan dan jembatan, tetapi meminta perencanaan, kesiapan eksekusi, pengawasan mutu, dan ukuran hasil diperjelas.
“Semakin besar anggaran yang dipercayakan, semakin besar pula kewajiban untuk menjelaskan dasar kebutuhannya dan mempertanggungjawabkan manfaatnya,” pungkas Hartono. (caa)
