Pemprov diminta menjelaskan dasar penetapan target tersebut sekaligus mengoptimalkan pendapatan melalui digitalisasi dan perbaikan tata kelola tanpa menambah beban masyarakat.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar kenaikan belanja modal menjadi Rp2,16 triliun diikuti percepatan pelaksanaan program tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan dan akuntabilitas, mengingat realisasi belanja modal hingga Semester I 2026 masih relatif rendah.
Fraksi juga menilai besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp3,38 triliun harus menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan anggaran agar tidak kembali menjadi dana mengendap pada akhir tahun.
