“Yang kita ketahui sebetulnya jumlah yang sudah terlayani di kota Surabaya ini berapa sih? Sudah 99 persen. Nah ketika sudah terlayani semua 99 persen, apakah Perundam Air Minum Surabaya ini hanya fokus dalam pelayanan air? Enggak mencari potensi pendapatan yang lainnya?” kata Yuga.
Ia menilai jika perusahaan hanya mengandalkan peningkatan tarif untuk mengejar pendapatan, kebijakan tersebut justru berpotensi membebani masyarakat.
“Kalau cuman mengejar di pelayanan itu berarti opsi satu-satunya ketika ingin menaikkan pendapatan adalah menaikkan harga. Dan itu, jangan,” tegasnya.
Karena itu, Yuga meminta direksi menggali berbagai potensi usaha lain. Bahkan, peningkatan kualitas tekanan air dinilai bisa menjadi salah satu cara meningkatkan konsumsi sekaligus pendapatan tanpa harus menaikkan tarif.
“Tadi sudah kami tanyakan, saya tanyakan bahwa ternyata ketika tekanan itu meningkat berarti konsumsi masyarakat akan naik. Nah bertambah lah, itu akan menambah potensi pendapatan,” jelasnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Komisi B adalah kualitas air baku yang digunakan PDAM Surya Sembada.
Yuga menyebut air baku yang diterima berada pada klasifikasi yang tidak ideal untuk kebutuhan air minum sehingga membutuhkan proses pengolahan lebih panjang.
Akibatnya, biaya produksi PDAM menjadi lebih besar karena perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengolah air baku tersebut hingga layak dikonsumsi masyarakat.
“Nah akhirnya supaya menjadi air yang layak, Perusahaan Air Minum Surabaya ini itu akhirnya mengeluarkan cost yang besar. Untuk menjadikan air baku tadi menjadi air yang layak,” ujarnya.
Komisi B DPRD Surabaya berencana memanggil pihak Perum Jasa Tirta untuk membahas persoalan tersebut sekaligus mendorong perbaikan kualitas air baku.
