Menurutnya, sejumlah OPD seperti Satpol PP, Dishub, Damkar, BPBD, termasuk jajaran kecamatan dan kelurahan perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan dan penguatan sistem pengawasan.
“Langkah konkretnya adalah Inspektorat harus mengumpulkan rekan-rekan OPD dan melakukan observasi menyeluruh, bahkan hingga ke tingkat kecamatan,” ujar Yona.
Yona menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kerugian korban, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pemkot Surabaya. Nama dan lingkungan pemerintah, kata dia, tidak boleh menjadi alat bagi oknum untuk menawarkan pekerjaan kepada warga dengan meminta imbalan.
Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku dapat memasukkan seseorang menjadi pegawai Pemkot Surabaya melalui jalur tertentu.
Informasi mengenai formasi dan rekrutmen resmi di lingkungan Pemkot Surabaya, lanjut Yona, harus dipastikan melalui kanal resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya.
