“Jangan sampai ada kesan orang tua tidak memiliki pilihan. Kebijakan sekolah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, apalagi saat ini banyak keluarga masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok. Jangan sampai persoalan seragam justru menjadi penghalang anak memperoleh pendidikan,” tegas dia.
Dia juga mengajak masyarakat memanfaatkan saluran pengaduan resmi apabila menemukan dugaan kebijakan sekolah yang memberatkan atau tidak sesuai ketentuan. Menurut Deni, setiap laporan yang disertai data dan bukti akan memudahkan pemerintah melakukan verifikasi serta mengambil langkah penyelesaian.
“Silakan laporkan jika ada dugaan praktik yang membebani masyarakat. DPRD Jawa Timur akan mengawal setiap laporan agar ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku sehingga hak siswa dan orang tua tetap terlindungi,” pungkas Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jawa Timur ini.(caa)
