Skema tersebut diharapkan menjadi bagian dari pengawasan berlapis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD di lingkungan Pemkot Surabaya.
“Makanya saya minta diaudit untuk tim independen yang di bawahnya rekomendasi BPK, ketemulah hasil ini. Sehingga ini proses berjalan dan semoga bisa jadi titik terang benderang,” katanya.
Selain memperkuat sistem pengawasan, Eri mengingatkan bahwa seluruh anggaran perusahaan daerah harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Menurutnya, prioritas utama anggaran KBS adalah kesejahteraan pegawai dan pemenuhan kebutuhan pakan satwa, bukan untuk kepentingan pribadi.
“Anggaran yang ada itu satu digunakan untuk pegawai. Yang kedua untuk pakan. Yang utama kan itu. Tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi di-SPJ-kan untuk pakan dan lain-lain,” pungkasnya.
Melalui evaluasi dan penguatan mekanisme pengawasan tersebut, Pemkot Surabaya berharap kasus yang menimpa KBS menjadi pelajaran penting dalam membangun tata kelola BUMD yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
