Meski demikian, ia mengingatkan agar Perwali tidak keluar dari semangat perda yang sudah disahkan DPRD bersama Pemkot Surabaya sejak Februari 2026 lalu.
“Perwali itu tidak boleh bertabrakan dengan perda. Ini soal hirarki hukum. Aturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atas,” tegas anggota Komisi A DPRD Surabaya tersebut.
Dalam pembahasan pansus sebelumnya, DPRD mendorong agar konsep rusunami benar-benar berpihak pada aksesibilitas warga kota terhadap hunian murah. Salah satunya dengan skema DP ringan dan cicilan jangka panjang.
Udin mengusulkan biaya uang muka maksimal Rp3 juta dengan tenor angsuran hingga 25 tahun. Bahkan, ia berharap cicilan bulanan bisa ditekan di bawah Rp1 juta.
Menurutnya, skema itu memungkinkan karena lahan pembangunan rusunami merupakan aset milik Pemkot Surabaya.
