“Pengawasan ini penting, supaya pelaksanaan kebijakan di OPD itu benar-benar sesuai regulasi dan tidak menyimpang. Itu bagian dari tugas kedewanan yang harus kita jalankan,” tegasnya.
Anas menilai pola pengawasan DPRD tidak cukup hanya mengandalkan rapat formal di dalam gedung dewan. Ia ingin fungsi kontrol diperkuat melalui verifikasi lapangan dan penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung.
“Pengawasan itu tidak hanya di atas kertas, tapi juga harus turun ke lapangan, melihat langsung pelaksanaan program, mendengar masyarakat, dan memastikan semuanya berjalan sesuai ketentuan,” lanjutnya.
Selain pengawasan, Komisi A juga memiliki fungsi legislasi dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda), khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, kepegawaian, ketertiban umum, hingga perizinan.
Anas menegaskan kualitas regulasi harus menjadi perhatian serius DPRD agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar aplikatif dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Legislasi itu harus benar-benar matang, supaya perda yang dihasilkan bisa dijalankan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
