Surabaya, CakrawalaNews.co – Klaim anggaran pendidikan Surabaya dalam RAPBD 2027 telah melampaui 20 persen dipertanyakan Komisi D DPRD Surabaya.
Sebab, porsi belanja yang masuk fungsi pendidikan dari Dinas Pendidikan (Dispendik) ternyata hanya 16,34 persen dari total belanja daerah.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, meminta pemerintah kota menjelaskan dasar penghitungan mandatory spending atau anggaran wajib pendidikan tersebut.
Menurutnya, besarnya persentase yang diklaim pemerintah perlu ditelusuri karena turut memasukkan belanja dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Imam menyebut, anggaran Dispendik mencapai Rp2,12 triliun. Namun, belanja yang dikategorikan sebagai fungsi pendidikan dari dinas tersebut sekitar Rp2,063 triliun.
Nilainya setara 16,34 persen dari total belanja daerah yang mencapai Rp12,8 triliun.
“Dinas Pendidikan itu Rp 2,12 triliun, ya kan. Terus yang masuk fungsi pendidikan dari anggaran Dinas Pendidikan yaitu Rp 2,05,. Ini kan Rp 2,063 triliun, ya. Itu kalau dari total belanja ya 16,34%, ya, 16 persen. Padahal mandatory spending kita kan 20%. Ya, dia 16, sekian persen, yang lain di mana, yang lain itu tersebar di dinas-dinas yang lain,” ungkapnya pada Jumat, 6 November 2026.
Untuk menelusuri selisih tersebut, Komisi D memanggil sejumlah pimpinan OPD.
