Langkah ini dilakukan karena anggaran fungsi pendidikan tidak hanya tersebar di Dispendik, tetapi juga masuk dalam belanja sejumlah instansi lain.
Imam menyebut, alokasi tersebut ditemukan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perindustrian, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Komisi D juga meminta penjelasan mengenai anggaran fungsi pendidikan di Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp2,78 miliar.
Setelah diklarifikasi, dana tersebut ternyata digunakan untuk pelatihan petani.
Selain itu, terdapat alokasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp750 juta dan Dinas Pemadam Kebakaran sekitar Rp741 juta.
Anggaran dari Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Kesehatan juga masuk dalam penghitungan fungsi pendidikan.
Menurut Imam, pengelompokan belanja lintas OPD tersebut memang dimungkinkan melalui nomenklatur yang berlaku.
Namun, ia mempertanyakan apakah seluruh program itu tepat dihitung sebagai pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat.
