Perhatian khusus juga diarahkan pada anggaran fungsi pendidikan di 31 kecamatan yang mencapai Rp317 miliar.
Sebagian dana tersebut digunakan untuk bantuan modal Rp5 juta bagi generasi Z (Gen Z) dan pembayaran insentif Kader Surabaya Hebat (KSH).
Imam menilai, penggunaan anggaran dengan label fungsi pendidikan perlu dicermati. Terlebih, Surabaya masih menghadapi persoalan mendasar seperti anak putus sekolah, ijazah yang tertahan, hingga keluarga yang kesulitan membeli seragam.
“Ya, memang ternyata di nomenklatur itu diperbolehkan, tapi kan enggak masuk akal ketika di Surabaya itu masih banyak yang putus sekolah. Masih banyak ijazahnya ditahan. Masih banyak tidak bisa beli seragam, gitu lho. Kenapa kok enggak milih (Dana Gen Z) itu, ya?” tegasnya.
Ia pun mempertanyakan klaim pemenuhan mandatory spending pendidikan yang disebut mencapai lebih dari 20 persen.
Menurutnya, persentase tersebut perlu dilihat berdasarkan besaran anggaran yang benar-benar melekat pada sektor pendidikan.
“Seolah-olah ngomong, oh, mandatory spending pendidikan di Surabaya bukan cuma 20%, tapi dengan gagahnya ngomong 22% lebih. Ternyata yang di luar Dinas Pendidikan gawe sing model ngene-ngene (Gen Z dan KSH). Jadi sing murni 16 persen ngomong. 16, ya, 16,” pungkas Politisi NasDem ini. (*)
