Surabaya, CakrawalaNews.co | Aliansi Pecinta Satwa Liar Indonesia (APECSI) menyampaikan surat terbuka dan masukan resmi kepada Wali Kota Surabaya, Dr. Eri Cahyadi, S.T., M.T., terkait proses seleksi jajaran direksi Perum Daerah Kebun Binatang Surabaya (KBS).
Surat bernomor 038/A/V/2026 yang ditandatangani oleh Koordinator APECSI, Singky Soewadji, memuat sorotan tajam atas dugaan korupsi pakan satwa yang telah berlangsung selama delapan tahun di lingkungan KBS.
APECSI mengungkapkan bahwa penyelewengan dana pakan satwa terjadi akibat adanya perangkapan jabatan strategis.
Oknum terkait diketahui menjabat secara bersamaan sebagai Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Keuangan.
Kondisi ini dinilai memperburuk perawatan satwa hingga menyebabkan terlantarnya dan matinya sejumlah satwa di KBS.
“Ini tanggung jawab dan kesalahan Wali Kota Surabaya, dan seharusnya wakil rakyat yang duduk di Komisi B DPRD Surabaya memanggil dan mempertanyakan kepada Walikota Surabaya,” tutur Koordinator APECSI Singky Soewadji pada Minggu (26/7/2026).
Selain itu, APECSI menilai praktik korupsi ini dapat bertahan lama akibat tidak berfungsinya Dewan Pengawas Perusahaan, minimnya partisipasi masyarakat, serta proses seleksi direksi yang berlarut-larut sehingga memicu kekosongan dan penumpukan jabatan.
“KBS dijabat oleh seorang Direktur Pelaksana yang juga bukan orang konservasi, latar belakangnya teknik yang menerima proyek pembangunan gapura KBS dari Chairul senilai Rp 2 milyar lebih,” tutur Singky.
Menanggapi pengumuman pendaftaran seleksi anggota direksi KBS yang ke-3 kalinya (No: 09/Pansel/VII/2026), APECSI menegaskan bahwa calon pemimpin KBS tidak cukup hanya berbekal kemampuan organisasi, pengalaman, kompetensi, dan integritas saja.
Lebih dari itu, dibutuhkan visi dan komitmen kuat terhadap konservasi satwa liar.
APECSI menilai hasil seleksi dari panitia seleksi (pansel) sebelumnya belum meluluskan nama-nama yang memenuhi kriteria konservasi tersebut, padahal kualitas SDM di Jawa Timur, khususnya Surabaya, sangat mumpuni.
Rekomendasi APECSI. Atas permasalahan tersebut, APECSI memberikan dua poin usulan utama kepada Wali Kota Surabaya:
1. Melibatkan Pakar Konservasi: Meminta agar Panitia Seleksi (Pansel) Direksi KBS diisi atau melibatkan ahli di bidang konservasi dan lingkungan.
2. Keterlibatan di Dewan Pengawas: Menunjuk beberapa pakar lingkungan dan konservasi untuk duduk sebagai anggota Dewan Pengawas KBS
