Surabaya, CakrawalaNews.co | Angka sisa anggaran yang jumbo rupanya tidak selalu menjadi kabar baik.
Buktinya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 Kota Surabaya yang bertengger di angka fantastis Rp516,896 miliar justru memicu polemik panas dalam rapat pertanggungjawaban anggaran di DPRD Surabaya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, dibuat heran dengan kontradiksi kebijakan finansial Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Bagaimana bisa, di saat kantong daerah masih menyisakan uang ratusan miliar, Pemkot justru tercatat menarik pinjaman ke Bank Jatim sebesar Rp220 miliar pada tahun yang sama. Kondisi ini dinilai memperlihatkan rapor merah dalam efektivitas perencanaan anggaran.
“Yang kami pertanyakan, kenapa SiLPA bisa mencapai Rp516 miliar. Kalau memang masih ada sisa anggaran sebesar itu, kenapa masih perlu berutang? Ini yang menjadi perhatian kami dalam pembahasan APBD,” kata Imam pada Rabu (08/07/2026).
Politisi Partai NasDem ini membongkar bahwa gundukan SiLPA tersebut menjadi bukti nyata bahwa penyerapan anggaran Pemkot Surabaya masih loyo. Sepanjang tahun 2025, realisasi belanja daerah mentok di kisaran 85 persen saja.
Imam menyayangkan mampetnya serapan pada sektor belanja modal. Padahal, pos anggaran inilah yang menjadi urat nadi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik riil bagi warga Kota Pahlawan.
“Kalau belanja modal tidak terserap maksimal, maka manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat juga berpotensi tertunda,” ujarnya.
Menukik lebih dalam, Imam membeberkan penyakit kronis birokrasi yang gemar menunda-nunda eksekusi proyek di awal tahun. Akibatnya, pengerjaan program menumpuk bak gunung di pengujung tahun, atau bahkan gagal total.
Pola kerja kejar tayang seperti ini dinilai sangat berbahaya karena mempertaruhkan mutu fasilitas publik yang dibangun.
“Ketika eksekusi program terlambat, ada kecenderungan pekerjaan dikejar waktu menjelang akhir tahun. Risiko yang muncul bukan hanya anggaran tidak terserap, tetapi juga kualitas pekerjaan yang bisa terdampak,” katanya.
Oleh karena itu, besarnya angka SiLPA kali ini wajib menjadi tamparan keras bagi Pemkot untuk membenahi manajemen eksekusi program dari hulu ke hilir. Proyek yang matang seharusnya langsung “tancap gas” sejak Januari.
Imam menyentil keras fenomena program-program yang sudah disetujui dewan, namun mandek total saat eksekusi di lapangan.
“Jangan sampai program sudah dibahas dan dianggarkan sejak tahun sebelumnya, tetapi pelaksanaannya justru molor. Ini yang akhirnya berkontribusi terhadap munculnya SiLPA besar setiap tahun,” tegasnya.
Meski melayangkan kritik beruntun, Imam tak menutup mata pada progres positif Kota Surabaya, seperti terkoreksinya angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, hingga grafik naik pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Namun, bagi legislatif, rapor hijau tersebut akan jauh lebih berkilau jika dibarengi dengan efisiensi pengelolaan uang rakyat. Ia memperingatkan Pemkot Surabaya agar tidak lagi menyia-nyiakan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
“Bagi kami, SiLPA yang terlalu besar harus menjadi bahan evaluasi. Karena setiap rupiah yang tidak terserap berarti ada program atau manfaat yang belum sepenuhnya dirasakan warga Surabaya,” pungkasnya.
