Surabaya, cakrawalanews.co – Komisi C DPRD Kota Surabaya yang membidangi infrastruktur menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Penegasan ini disampaikan di tengah alokasi anggaran pembangunan dan layanan yang mencapai Rp 6,2 triliun atau sekitar 49,27 persen dari APBD tahun ini.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, mengatakan efisiensi harus ditempatkan secara proporsional dan tidak menyentuh sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Efisiensi silakan dilakukan, tapi jangan sampai mengganggu pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Itu kebutuhan dasar warga,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Pemkot Surabaya sendiri menjalankan efisiensi dengan menekan belanja operasional, seperti konsumsi rapat (mamin), penggunaan energi, hingga mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk menghemat bahan bakar. Kebijakan ini dilakukan agar alokasi anggaran dapat lebih difokuskan pada sektor prioritas.
