Budi menambahkan, faktor regulasi daerah dan beban administrasi juga perlu ditinjau kembali. Pasalnya, selain pajak pokok, masyarakat juga dibebani biaya SWDKLLJ, penerbitan STNK, hingga plat nomor.
“Kalau semua digabung, wajar masyarakat merasa berat. DPRD akan mendorong agar ada perbaikan regulasi supaya pajak lebih adil dan rasional,” ujarnya.
Menurutnya, persepsi publik bahwa pajak kendaraan “tidak pernah turun” harus segera dijawab dengan kebijakan yang konkret.
“Pajak harus seimbang dengan kemampuan masyarakat dan nilai kendaraan. Kalau tidak, warga akan terus merasa diperas,” pungkas Budi.
