“Kuncinya adalah menerapkan prinsip good asset management: transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai Pemkot Surabaya perlu menyusun roadmap pemanfaatan aset yang jelas serta memperkuat kelembagaan pengelola.
Salah satunya dengan mencontoh pembentukan unit pengelola aset khusus seperti Jakarta Asset Management Centre (JAMC) di DKI Jakarta.
“BPKAD Surabaya bisa diperkuat melalui unit semacam itu, sehingga fokus dalam mengelola aset secara profesional,” tambahnya.
Syofyan juga mendorong pemanfaatan aset daerah melalui pendekatan kreatif, misalnya program padat karya atau creative hub untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan PAD.
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi perlu diprioritaskan. Ia mencontohkan sistem digital AJAKIN di Jakarta yang memudahkan layanan pemanfaatan aset oleh mitra.
“Dengan penyelesaian masalah sertifikasi, penguatan regulasi yang sederhana, dan penggunaan platform digital, Surabaya bisa menjadikan aset daerah bukan sekadar catatan inventaris, tetapi sumber daya strategis yang memberi manfaat ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Sementara itu, dalam kaca mata DPRD Optimalisasi aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pdt. Rio Pattiselanno, dalam paparannya saat menjadi narasumber worshop bertajuk “Membaca Potensi Aset Pemerintah Kota Surabaya untuk Optimalisasi PAD”.
Rio menuturkan, aset daerah bukan sekadar catatan inventaris, melainkan sumber daya strategis yang dapat dikapitalisasi untuk pembangunan kota.
