“Kalau kita serius ingin menurunkan angka stunting, maka investasi SDM di lapangan adalah harga mati,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, kata kakak kandung Gubernur DKI Pramono Anung ini, mendorong agar redistribusi anggaran penanganan stunting ini dibahas dan dimasukkan dalam Perubahan APBD 2025 yang saat ini sedang dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kita ingin ada penguatan program stunting dalam pembahasan APBD Perubahan. Kami sudah mengusulkan agar daerah dengan kondisi gizi kronis tinggi menjadi perhatian khusus dalam pembahasan ini,” tegas anggota Komisi E DPRD Jatim.
Sebagai bagian dari evaluasi, Bunda Renny juga mendorong sejumlah langkah kebijakan strategis, antara lain Redistribusi anggaran secara adil berdasarkan prevalensi stunting per daerah. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan, khususnya di daerah terpencil. Pengembangan teknologi informasi untuk memantau status gizi secara real-time. Penguatan kolaborasi lintas sektor agar program penurunan stunting lebih holistik.
