Dari data yang dipaparkan, realisasi belanja perbaikan jalan dan jaringan hanya mencapai 56,82 persen, turun drastis dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 88,35 persen. Fraksi PKS menilai kondisi ini mengkhawatirkan, mengingat infrastruktur dasar merupakan kebutuhan prioritas warga.
“Ini menyangkut langsung pelayanan dasar masyarakat. Jika belanja infrastruktur jalan menurun drastis, maka mobilitas warga, distribusi barang, hingga kenyamanan lingkungan bisa terdampak,” tegas Cahyo Siswo Utomo, juru bicara Fraksi PKS.
Selain sektor jalan, belanja modal secara keseluruhan juga menjadi perhatian, karena hanya menyentuh 19 persen dari total belanja, sebuah catatan merah di tengah serapan anggaran belanja yang sebenarnya cukup tinggi secara nominal.
Meski begitu, Fraksi PKS tetap memberi apresiasi atas beberapa capaian pemkot, seperti predikat WTP ke-13 kali dari BPK, pertumbuhan ekonomi 5,76 persen, dan penguatan penerimaan daerah melalui PBB. Namun mereka mengingatkan bahwa efisiensi tak boleh mengorbankan kebutuhan mendesak warga, terutama di kampung-kampung yang masih mengeluhkan rusaknya akses jalan.
