Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menuntut Pemprov Jatim memperluas cakupan jaring pengaman sosial, termasuk pelatihan vokasi, insentif wirausaha baru, serta kemudahan akses terhadap program-program bantuan ekonomi.
“Jangan biarkan buruh yang di-PHK merasa kehilangan segalanya. Negara harus hadir melalui kebijakan afirmatif. Jangan biarkan mereka terpinggirkan dalam pusaran ekonomi yang semakin liberal dan tidak manusiawi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hari Yulianto mengkritisi ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi yang sering dibanggakan pemerintah dengan kesejahteraan riil yang dirasakan oleh buruh. Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa indikator keberhasilan pembangunan bukan hanya angka-angka makro, tetapi juga peningkatan kualitas hidup buruh dan keluarganya. Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi harus diuji dengan satu pertanyaan: apakah ini berpihak pada rakyat pekerja?
“Buruh tidak sendirian. Fraksi PDI Perjuangan akan terus berdiri di garis depan perjuangan buruh. Di tengah gelombang ketidakpastian global, kami akan menjadi sekutu politik yang konsisten menyuarakan keadilan dan kemanusiaan,” pungkasnya.
Dengan semangat gotong royong dan ideologi kerakyatan, Fraksi PDI Perjuangan menyerukan agar Hari Buruh tidak hanya menjadi seremoni, tetapi momentum konsolidasi untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang lebih adil dan manusiawi bagi seluruh rakyat pekerja. (Caa)
