“Angka-angka ini tidak bisa hanya dibaca sebagai statistik semata. Ini adalah cerita tentang ribuan keluarga yang kehilangan sumber penghidupan. Negara tidak boleh abai,” tegasnya.
Melihat kondisi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera mengambil langkah-langkah protektif. Menurut Hari Yulianto, kebijakan ketenagakerjaan harus berpihak kepada buruh.
“Kami mendorong revisi Perda Ketenagakerjaan untuk memperkuat perlindungan bagi buruh, terutama mereka yang bekerja di sektor informal, pekerja perempuan, dan buruh kontrak. Kita tidak bisa lagi menoleransi sistem outsourcing yang menciptakan ketidakpastian berkepanjangan,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan mengawal ketat pelaksanaan Perda dan Pergub yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja. “Kita tidak ingin ada lagi perusahaan yang semena-mena melakukan PHK tanpa melalui prosedur yang adil,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Hari Yulianto yang juga Anggota Komisi E DPRD Jatim menyatakan bahwa dalam situasi global yang tidak menentu, kepastian kerja harus menjadi agenda politik utama di level daerah.
“Pemerintah daerah tidak bisa hanya berharap dari APBD. Harus ada kolaborasi lintas sektor, termasuk menciptakan regulasi yang berpihak dan memberi insentif kepada perusahaan yang menjaga tenaga kerjanya,” ujarnya.
