Surabaya. Cakrawalanews.co – Keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya secara beruntun mendapat catatan kritis dari Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini mengingatkan bahwa capaian administratif yang diraih pada tahun 2026 ini jangan sampai membuat pemerintah daerah berpuas diri.
Puguh menegaskan bahwa predikat WTP pada prinsipnya hanya menilai kewajaran laporan keuangan secara administratif, bukan mengukur efektivitas anggaran terhadap realitas sosial di lapangan. Oleh karena itu, ia mendesak agar tata kelola keuangan yang akuntabel ini diselaraskan dengan pembangunan substantif yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Meski hal ini menunjukkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, catatan kritis tetap diperlukan agar capaian administratif ini benar-benar berkontribusi pada pembangunan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Jawa Timur,” ujar Puguh, Selasa (9/6/2026).
Untuk memperkuat sederet catatan kritisnya, Puguh membeberkan sejumlah data dan fakta pembangunan di Jawa Timur hingga kondisi akhir tahun 2025 yang dinilai masih menyisakan banyak pekerjaan rumah (PR) besar bagi pihak eksekutif.
