Melihat jurang ketimpangan yang masih lebar tersebut, Puguh mendorong Pemprov Jatim untuk segera merumuskan empat arah kebijakan taktis yang saling terintegrasi. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah memperluas cakupan audit kinerja berbasis outcome antara BPK dan Pemprov Jatim, sehingga pemeriksaan tidak mandek di atas kertas melainkan menyisir dampak langsung sosial-ekonomi masyarakat.
Selanjutnya, alokasi anggaran daerah wajib diarahkan secara masif untuk penguatan layanan dasar, mulai dari pembenahan kesehatan primer, penyediaan pendidikan berkualitas, hingga pemberian jaminan perlindungan bagi para pekerja.
Arah kebijakan ketiga adalah menuntut komitmen eksekutif untuk melakukan pemerataan pembangunan dengan memfokuskan porsi anggaran ke daerah-daerah yang angka IPM-nya masih rendah agar tidak semakin tertinggal. Terakhir, Puguh mendesak dibukanya transparansi publik melalui penyediaan dashboard pembangunan yang bisa diakses secara bebas agar masyarakat luas dapat ikut mengawasi jalannya realisasi anggaran.
Lebih lanjut, tokoh inspiratif asal Malang Raya ini kembali mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran yang keluar dari APBD harus berorientasi murni pada kemaslahatan publik.
“Predikat WTP adalah prestasi administratif penting, tetapi harus ditindaklanjuti dengan kebijakan substantif. Pemprov Jatim perlu memastikan setiap rupiah anggaran berdampak nyata pada pengentasan kemiskinan, peningkatan IPM, penurunan pengangguran, pemerataan wilayah, dan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya. (caa)
