Ia menilai, diperlukan ruang bersama yang lebih luas dan inklusif untuk menangani berbagai permasalahan yang menyangkut perempuan dan anak.
“Ini harus melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga masyarakat, akademisi, hingga komunitas lokal. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan,” jelasnya.
Selain itu, Komisi E juga mendorong kelanjutan program strategis Kemen PPA, termasuk penguatan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Menurutnya, program ini relevan untuk mendorong perlindungan di tingkat akar rumput, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan anak.
“Program DRPPA harus terus dikembangkan. Ini penting agar perlindungan dan pemberdayaan tidak hanya berhenti di kota, tapi sampai ke desa-desa,” tambahnya.
“Tanpa kerja sama yang erat dan saling mendukung, penanganan kasus-kasus perempuan dan anak akan sulit berjalan maksimal. Kami mendorong adanya komunikasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Jawa Timur mencatatkan angka tertinggi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia sepanjang triwulan pertama tahun 2025. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, tercatat sebanyak 579 kasus dilaporkan di provinsi ini antara Januari hingga Maret 2025.
