Politisi PKB tersebut menambahkan bahwa salah satu peran penting Pansus LKPJ adalah tidak hanya berhenti pada pengesahan dokumen, melainkan ikut terus memonitor pelaksanaannya di lapangan.
“Saya inginnya, kalau memungkinkan, semua anggota DPRD ikut dalam pengawasan program di dapil masing-masing. Termasuk koordinatornya adalah Pansus ini. Jadi pengawasan tidak hanya sebulan atau waktu tertentu saja, tetapi terus berjalan,” terangnya.
Menurut Laili, langkah itu bukan semata-mata untuk menambah beban kerja dewan, tetapi justru untuk memperkuat hubungan kemitraan antara DPRD dan Gubernur. Jika pengawasan dilakukan secara partisipatif dan terbuka, maka efektivitas program pembangunan juga akan lebih tinggi.
“Selain memberikan rekomendasi, kami juga ingin membantu pengawasan di lapangan sesuai dapil masing-masing. Nanti akan ada kedekatan antara DPRD Provinsi dan Gubernur,” jelasnya.
