“Ini akan kami sampaikan pada saat retret, akan kami diskusikan ya. Karena kan tidak mungkin ada 3 lembaga memiliki data kemiskinan berbeda, lah makannya itu nanti akan saya sampaikan di forum itu,” kata Wali Kota Eri, Minggu, (16/2/2025).
Wali Kota Eri menyebutkan, di momen ini lah waktu yang tepat untuk menyatukan pemikiran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
“Ini lah waktunya pemerintahan ini bersatu, dan tidak ada lagi membedakan mana pemerintah pusat dan mana pemerintah daerah,” sebutnya.
Wali kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu mengungkapkan, permasalahan kemiskinan selama ini terkendala soal keterbatasan akses data nomor induk kependudukan (NIK). Cak Eri menyebutkan, selama ini pemerintah daerah kesulitan ketika akan memberikan intervensi kepada warga miskin, karena keterbatasan untuk mengakses data NIK.
“Bagaimana kita bisa tahu dalam satu keluarga miskin itu yang umur produktif berapa itu kan tidak tahu kita. Ini lah yang akan kami sampaikan ke dalam retret ini,” ungkapnya.
Wali Kota Eri berharap, adanya pertemuan antar para kepala daerah dalam kegiatan retret mendatang, bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah. “Dan juga diharapkan bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga bisa menurunkan kemiskinan dan stunting secara signifikan,” tandasnya.
