“Pihak swasta juga harus ikut berkontribusi. Penanganan banjir ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Harus ada sinergi antara pemerintah kota, masyarakat, dan pihak ketiga untuk memperkuat solusi yang sudah ada,” tambahnya.
Lebih lanjut, pansus juga akan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyinkronkan aliran sungai di Surabaya, mengingat posisinya sebagai daerah hilir.
“Kami ingin memastikan bahwa Surabaya tidak menjadi tandon air bagi daerah lain. Maka dari itu, koordinasi lintas wilayah sangat diperlukan,” imbuhnya.
Terkait anggaran, DPRD Surabaya juga akan membahas efektivitas belanja daerah dalam penanganan banjir. Achmad menekankan bahwa anggaran harus lebih terarah dan diprioritaskan pada program yang benar-benar efektif.
