Yona pun menyoal statmen yang disampaikan oleh Pemkot ini seakan-akan DPRD telah menyetujui. Padahal, hingga saat ini DPRD secara resmi belum diajak berbicara terkait masalah hutang.
“Pemerintah kota tolong jangan membuat statement bahwa seolah-olah terkesan DPRD sudah menyetujui. Bagaimana kami menyetujui wong selama ini kami enggak pernah diajak bicara?. Selama ini kami belum pernah diajak bicara sama sekali perihal tentang masalah hutang ke PTSMI atau ke lembaga-lembaga keuangan lain yang dimaksudkan,” bebernya.
Dirinya pun menyinggung soal program efisiensi yang dilakukan oleh presiden Prabowo di semester awal yang mampu melakukan efisiensi Rp 300 triliun dengan memperketat beberapa pos-pos anggaran. Apalagi Ada ruang fiskal yang bisa digunakan setelah adanya kebijakan program Makan Bergizi Gratis yang sudah disentralisasi menggunakan anggaran pemerintah pusat.
“Ketika kemudian PAD kita yang kemarin aja kita punya catatan kita diingatkan bahwa pencapaian kita di 2024 itu kita masih minus. Apakah dengan kemudian kita pinjam dana 5,6 triliun itu ini benar-benar menjadi sebuah solusi untuk masalah Kota Surabaya,” cetusnya.
Meski demikian lanjut Yona, pihaknya memahami tentang inovasi yang ingin dicapai oleh wali kota Surabaya namun semuanya harus difikirkan secara matang dan realistis.
