Transparansi menjadi bagian penting dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Surabaya. “Pemerintah kota menyediakan informasi penting, termasuk transparansi anggaran dan data bantuan sosial yang dapat diakses publik melalui laman resmi Pemerintah Kota Surabaya www.surabaya.go.id, laman ppid dan laman sistem informasi keluarga miskin,” ungkap Fikser.
Selain itu, Diskominfo Surabaya juga memanfaatkan kanal media sosial dan layar TV di ruang layanan perangkat daerah untuk menyebarkan informasi secara langsung kepada masyarakat.
Sementara itu, selama dua tahun terakhir, Pemkot Surabaya juga menerima rata-rata 800 hingga 1.000 pengaduan publik setiap bulan. Jenis pengaduan yang paling sering dilaporkan berhubungan dengan pemangkasan pohon, penerangan jalan umum (PJU), serta jalan berlubang.
Fikser menyatakan bahwa Pemkot Surabaya akan terus melakukan perbaikan dan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat, indeks kepuasan terhadap pelayanan pengaduan di Surabaya naik dari 83,10 pada tahun 2022 menjadi 84,08 pada tahun 2023.
“Pemerintah kota menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam layanannya. Termasuk merespons pengaduan dalam waktu 1×24 jam dan melakukan tindak lanjut maksimal dalam waktu satu minggu,” kata Fikser.
Pemkot Surabaya telah meluncurkan digitalisasi layanan Permohonan Informasi dan Pengaduan melalui aplikasi “Wargaku”. Layanan ini bertujuan untuk memfasilitasi warga dalam memperoleh layanan informasi maupun layanan pengaduan. Tidak hanya itu, warga juga dapat mengakses layanan publik lainnya seperti layanan perizinan, layanan kependudukan dan sebagainya melalui aplikasi tersebut.
Mantan Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkot Surabaya ini menyatakan bahwa teknologi berperan penting untuk mempermudah layanan permohonan informasi dan pengaduan masyarakat. Selain itu, Diskominfo Surabaya juga rutin melakukan evaluasi bulanan bersama Perangkat Daerah (PD) terkait untuk memastikan bahwa kualitas layanan tetap terjaga.
