“Teknologi memudahkan pemerintah kota dalam menciptakan sistem informasi yang lebih terintegrasi. Sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan publik,” jelas Fikser.
Meski telah melakukan berbagai upaya, Fikser mengakui bahwa Pemkot Surabaya masih menghadapi tantangan dalam mengelola permohonan informasi dan pengaduan publik. Salah satunya adalah semakin kritisnya masyarakat dalam mengajukan permintaan serta meningkatnya kompleksitas masalah yang dilaporkan.
“Kami berhadapan dengan masyarakat yang semakin cerdas dan kritis. Tentu ini tidak hanya menjadi tantangan, namun juga peluang bagi pemerintah kota untuk terus berupaya meningkatkan dan memperbaiki kualitas layanan,” ungkapnya.
Karenanya, Fikser menegaskan bahwa Pemkot Surabaya menargetkan peningkatan nilai indeks keterbukaan informasi publik pada tahun 2025. Target ini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan informasi publik melalui optimalisasi teknologi terbaru.
Sebagai informasi, Pemkot Surabaya pada 13 November 2024, mendapatkan apresiasi dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota. Penghargaan tersebut diterima oleh Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, tetapi upaya proaktif untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota,” ujar Fikser.
Kepala Satpol PP Kota Surabaya ini kembali menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik.
