cakrawalanews.co – Kebutuhan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya bagi 400 ribu siswa SD dan SMP di Surabaya diperkirakan akan mencapai Rp 1,1 triliun.
Atas kondisi tersebut DPRD Surabaya meminta agar program tersebut tidak mengganggu pos anggaran lainnya seperti pendidikan.
Anggota Banggar DPRD Surabaya Tubagus Lukman Amin menyebutkan bahwa pembahasan awal soal kebutuhan anggaran sudah dilakukan Banggar DPRD Surabaya dan Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) Pemkot Surabaya.
Bagus menerka dari hitungan kasar, anggaran untuk MBG cukup fantastis yakni sekitar 9 persen dari APBD Surabaya 2025.
Bagus menyebut sumber anggaran utama program MBG belum ada fiksasi. Berdasarkan konsultasi DPRD Surabaya dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepenuhnya dibebankan ke Pemkot Surabaya. Namun berjalannya waktu ada perubahan, anggaran disusun patungan.
Anggaran itu nantinya akan ditutup dari tiga sumber. Yakni APBD Pemkot Surabaya, APBD Pemprov Jatim dan APBN pusat. Patungan anggaran itu akan disesuaikan dengan porsi disetiap daerah.
“Untuk besarannya berapa masih belum ada petunjuk teknis, tapi kemungkinan anggaran paling besar dari Pemkot Surabaya nanti,” kata Ketua Fraksi PKB itu.
Banggar juga bakal menyiapkan mekanisme untuk penyediaan anggaran itu. Salah satunya adalah pelaksananaan Mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (MPAK).
“Namun untuk MPAK bisa dilaksanakan jika kondisinya darurat. Nah nanti seperti apa akan djadwalkan di pembahasan berikutnya,” jelas Bagus.
Meskipun belum ada juknis pasti, Anggota Komisi A DPRD Surabaya itu meminta agar Pemkot Surabaya bisa menyiapkan langkah strategis. Agar penganggaran MBG ke depan tidak menyenggol kebutuhan mandatory spending yakni pendidikan. Dia menegaskan pos anggaran itu tidak boleh diutak-atik.
Dia khawatir jika anggaran pendidikan berubah maka tujuan untuk memajukan pendidikan dengan adanya MBG ini malah tidak tercapai. Opsi alternatif untuk penganggaran harus dipikirkan betul.
“Bisa kita lihat bersama pembangunan infrastruktur di Surabaya hampir merata. Mungkin nanti bisa digeser. Karena ini program nasional yang harus dijalankan,” katanya.
Ketua Farksi PKS Cahyo Siswo Utomo menambahkan dia meminta Pemkot Surabaya untuk menyiapkan data detail penerima MBG. Utamanya sekolah swasta, mana kira-kira yang tidak perlu menerima manfaat program. Karena banyak sekolah swasta yang rate biaya pendidikannya tinggi.
“Yang seperti ini tentu saja tidak perlu menerima MBG. Namun tetap ada MBG secara mandiri oleh sekolah karena ini program nasional,” katanya.
Dia juga meminta data untuk sekolah swasta yang menerima siswa gamis dan siswa umum. Jangan sampai sekolah swasta yang kategori sedang ini terlewati program MBG.
“Sekolah yang tarifnya magak ini perlu diperhatikan. Ada siswa gamis tapi ada juga siswa yang mampu,” paparnya.(hadi)
