Surabaya. Cakrawalanews.co – Pemerintah provinsi merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Hal itu sesuai dengan regulasi (aturan) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah. Namun regulasi itu belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian pasangan calon kepala daerah yang berkontestasi pada Pilkada serentak 27 November 2024.
Namun hal itu terkadang sengaja diabaikan oleh para paslon saat debat publik yang digelar KPU. Terkadang paslon lebih mementingkan asbun (asal bunyi) agar terlihat bisa menjawab pertanyaan dengan baik, atau bisa memojokkan lawan bicara tanpa memikirkan jawaban. Tanpa Tahu pernyataan itu bisa dijalankan tanpa menabrak aturan.
Fenomena itu juga terlihat pada debat publik Pilgub Jatim 2024 kedua, beberapa hari lalu yang ditayangkan langsung beberapa stasiun televisi diikuti tiga pasangan calon, yakni Lukuk-Lukman (01), Khofifah-Emil (02) dan Risma-Gus Hans (03). Adapun tema pada debat kedua adalah tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif serta pelayanan publik yang inklusif untuk keadilan masyarakat Jawa Timur.
Paslon nomor urut 02 sebagai petahana pada debat kedua ini menjadi sasaran empuk bagi kompetitor untuk mengevaluasi kinerja Khofifah-Emil selama memimpin Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. Bahkan lawan terkesan membabi buta dan enggan mengakui prestasi dan kinerja petahana yang telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.
Cagub Jatim nomor urut 02, Khofifah Indar Parawansa usai acara menjelaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah itu ketika menjadi pemimpin bukan berada di ruang hampa. Oleh karena itu berbagai capaian dan prestasi Pemprov Jatim yang diperoleh selama dia pimpin itu juga berdasarkan dari berbagai indikator yang dirumuskan oleh instansi terkait.
Ketum PP Muslimat NU itu mencontohkan MCP (Monitoring Center for Prevention) atau segala hal yang berhubungan dengan pencegahan korupsi, indikatornya sudah dibikin oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dan Jawa Timur mendapatkan skor 92, sedangkan nasional mendapatkan skor 75.
“Jadi kalau kemudian ada indikator indikator yang kemudian kita mendapatkan skor tertentu, maka itu suatu yang saya ingin menyampaikan bahwa ada proses yang kami lakukan, ada keseriusan yang kami lakukan dan ada proses yang kita bangun sinergitas bersama yang menunjukkan komitmen kita untuk berbenah. Komitmen kita untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Itu baru satu sisi,” ungkap Khofifah.
