“Saya kira memang dalam pergeseran sumberdaya manusia dan barang perpindahan dari Jakarta ke IKN, juga secara strategis posisi Jawa Timur menentukan. Sehingga wajar jika Pak Prabowo, di balik pertemuan di Hambalang itu, bicara soal proyeksi pembangunan dan politik transisi itu,” ujar Fahrul, berusaha menggali.
Setelah piranti pergeseran sumberdaya manusia dan barang dari Jakarta ke IKN, dinilai aman maka posisi Jawa Timur sebagai penyangga 16 provinsi di Indonesia Timur selama ini, secara geopolitik juga harus diamankan.
Artinya, yang kedua, proses kelanjutan estafet Nawa Bhakti Satya Provinsi Jawa Timur dari sisi politik harus diamankan.
Dari situ bisa ditarik, kata Fahrul, terkait penguatan posisi Khofifah Indar Parawansa yang akan memimpin Provinsi Jatim di periode II, sudah dipastikan dibahas Prabowo.
Yang jelas, bagaimana melanjutkan Nawa Bhakti Satya dari Khofifah, sinergi dengan Asta Cita dari Pak Prabowo yang melanjutkan Nawa Cita Pak Joko Widodo. “Situasi itu sangat strategis dibahas,” sergahnya.
Kata Fahrul, hal itu juga terkait situasi dan kondisi dinamika geo politik di Jawa Timur. Apakah kemudian lantas koalisi besar itu juga diterapkan penuh di Jawa Timur atau tidak.
Atau justru kemudian koalisi itu akan bertambah, atau menggabungkan semua kekuatan.
