Selain itu, syarat sebesar 20 persen kursi dan/atau 25 persen suara sah nasional bagi parpol yang ingin mengajukan calon presiden dinilai tidak relevan karena Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD.
“Pembatasan ini menutup hak konstitusi rakyat untuk memilih presiden yang mereka inginkan. Kalau mengajukan judical review harus ada legal standing kan. Dalam hal ini Partai Idaman mempunyai legal standing karena mencalonkan ketua umumnya,” kata Rhoma Irama mendatangi Gedung MK, Jakarta Pusat.
Selain itu, Rhoma memandang, ketentuan Pasal 173 UU Pemilu bersifat diskriminatif karena parpol yang baru berbadan hukum diwajibkan ikut proses verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019.
Sementara, parpol peserta Pemilu 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019.
