Anggota komisi E ini katakan, bentuk perlindungan pemerintah kepada pekerja yang sedang terkena PHK dari perusahaannya, harus tercover. Apalagi sejak pandemi Covid-19 banyak perusahan yang mengalami penurunan omset. Sehingga perusahaan seringkali PHK atau meliburkan pekerja secara sepihak dengan mengurangi upah mereka.
“Kondisi seperti ini nyatanya menyulitkan posisi pekerja tidak berdaya, berada pada posisi yang terkalahkan,” kata Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo ini.
Ia berharap komitmen pemerintah/daerah dalam menaikkan angka kesejahteraan rakyat harus konsisten. Dengan merealisasikan JKP secara cermat, peduli, dan adil, tidak harus menunggu laporan dari perusahaan atau dari yang ter PHK.
