“Baik mereka yang status permanent maupun honores lepas. Untuk itu pemerintah pusat maupun daerah harus intervensi secara aktif. Sehingga hak pekerja dapat terealisasi sesuai kesepakatan secara lancar, mudah, tepat waktu dan jumlah, tidak ada yang terlewat hanya karena ketidakpedulian dari pimpinan perusahaan,” tuturnya. (Caa)
Fraksi Golkar DPRD Jatim Minta Menaker Tidak PHP Terkait Revisi JHT dan JKP
