Penyelenggaraaan program Transmigrasi di era modern bukan lagi sekedar memindahkan penduduk dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang kepadatan penduduknya masih rendah. Lebih dari itu, transmigrasi memiliki tujuan mulia, yakni menyejahterakan rakyat dan meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah tujuan.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo saat ditemui wartawan seusai melaksanakan Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama antara Gubernur Daerah Asal dengan Gubernur Daerah Tujuan dan Bupati Daerah asal dan Bupati Daerah Tujuan tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di gedung serbaguna Kantor Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal Jakarta, Selasa (22/9).
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, pemerintah terus berupaya menggalakkan program pembangunan di daerah tertinggal, salah satu caranya melalui program transmigrasi. Ruang lingkupnya meliputi penyiapan calon transmigrasi, calon lokasi, pembangunan pemukiman, penempatan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi.
Pemprov Jatim mengalokasikan dana APBD untuk menyiapkan kebutuhan dasar bagi para transmigran agar dapat hidup dengan layak, seperti fasilitas air bersih, kesehatan, dan tempat tinggal, juga akses jalan kemudian para transmigran akan didampingi dan diberi pelatihan selama tiga tahun agar bisa beradaptasi dengan baik dan berhasil secara ekonomi di daerah tujuan.
“Jadi ini bukan semata memindahkan orang, tapi kulturnya ikut pindah, gaya hidup ikut pindah, ini yang harus didampingi. Mereka bukan mesin yg dipindah tapi manusia, jadi kita “memanusiakan” manusia, orang yang punya keinginan kuat untuk sukses di daerah yang baru harus mendapat dukungan dari pemerintah, agar mereka bisa hidup sejahtera di daerah tujuan” katanya.
