“Apalagi masih banyak bidang yang selama ini masih luput dari upaya menjamin dan menuju transparan dan akuntabel, khususnya terkait dengan profesionalisme tatakelola pemerintahan,” tandasnya.
“Sejauh itu untuk perbaikan transpaansi dan meningkatkan akuntabilitas kepada publik ya bagus-bagus saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Melalui Komisi C, DPRD menggulirkan wacana penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Jawa Timur.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Y Ristu Nugroho menjelaskan alasannya. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima jawaban dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa soal kekosongan Direksi Bank Jatim.
Padahal surat rekomendasi dari pimpinan DPRD Jatim telah dikirim sejak 20 April 2020 lalu.
“Surat tersebut kami kirim empat hari sebelum sebelum RUPS Bank Jatim 24 April 2020 lalu,” kata Ristu dikonfirmasi di Surabaya, Senin (6/7/2020).
Surat rekomendasi tersebut berisi rekomendasi dewan soal kekosongan dua jabatan di Bank Jatim. Di antaranya, soal panitia seleksi.
