“Gubernur harus segera mengagendakan dan menjawab surat resmi yang sudah dikirim oleh Komisi C, ya. Jadi, sebelum RUPS harus terisi jajaran direksi Bank Jatim sesuai aturan,” terang Musyaffa yang juga Ketua DPW PPP Jatim ini.
Sebelumnya, pengamat politik dari Univeritas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam menilai bahwa penggunaan hak interpelasi dari DPRD Jawa Timur kepada Pemprov Jatim harus disikapi dengan wajar.
Menurut dia, justru penggunaan hak interpelasi itu merupakan tanda cinta dari legislatif kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar bekerja lebih baik lagi. “Kalau menurut saya itu interpelasi itu sebagai tanda cinta untuk gubernur,” katanya.
Surokim mendorong agar DPRD Jatim memaksimalkan fungsi pengawasan untuk memperbaiki kinerja Pemprov Jatim, supaya transparan dan mengedepankan akuntabilitas.
Menurut dia, keputusan sebagaian anggota DPRD Jatim untuk menggunakan hak interpelasi adalah wajar, karena itu sebagai bagaian dari fungsi kontrol yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
“Saya pikir masa bulan madu dewan dan pemprof sudah cukup dan sy bisa memahami jika dewan berusaha melakukan tugas dan fungsi pengawasannya untuk mendorong perbaikan2 disemua sektor, terkait, khususnya bidang2 yg selama ini masih belum transparan guna perbaikan,” tambah peneliti dari Surabaya Survei Center (SSC) itu.
Surokim mengingatkan, bahwa kinerja Pemprov Jatim dalam berbagai bidang masih perlu perbaikan dan belum maksimal. Karena itu, sudah menjadi tugas legislatif untuk menjalankan fungsi kontrol sesuai aturan undang-undang yang berlaku.
