Umar menyampaikan, acara arisan Srikandi DPRD Surabaya adalah kegiatan yang bersifat pribadi. Karena tidak ada maslahat (manfaat) apapun bagi masyarakat yang diwakilinya.
Ini karena acara arisan tidak termasuk didalam tiga fungsi utama para anggota DPRD itu.
“Kalau acara (arisan) itu dilakukan di luar, sah-sah saja. Tetapi ini kan di dalam gedung DPRD. Sehingga ada fasilitas negara yang mereka pakai. Lalu apa yang seperti ini pantas?. Saya jadi gagal paham dengan logika berfikir para wakil rakyat ini,”kritik dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya ini.
Umar lantas menganalogikan kegiatan arisan di DPRD tersebut dengan fasilitas kendaraan milik anggota DPRD Surabaya. Mobil tersebut patut dimanfaatkan anggorta DPRD untuk kegiatan-kegiatan kedewanan.
Namun, ketika kendaraan dinas itu dipakai untuk berlibur atau urusan pribadi, maka hal itu melanggar azaz kepatutan.
“Nah, arisan ini juga sama. Sebab fasilitas yang dipakai adalah fasilitas negara. Sementara kegiatannya bersifat pribadi. Bukan menjadi bagian dari tugas dan fungsi mereka sebagai anggota DPRD (pengawasan, legislasi dan penganggaran),”ungkapnya.
Karena itu, pihaknya meminta para wakil rakyat tersebut sadar atas tindakan dan perilakunya tersebut. Sebab, mereka bukanlan warga biasa. Tetapi adalah pejabat publik yang memiliki tanggung jawab besar bagi masyarakat yang diwakilinya.
