Sadad justru meminta agar lumbung pangan yang dilakukan BUMD itu tidak menjual langsung, tapi menggandeng pedagang kecil, dalam mendistribusikan bahan makanan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya, Gresik dan Lamongan. “Kalau lumbung pangan menjual aenduri apalagi di satu titik saja sama dengan pemprov buat toko penjualan baru dan bersaing dengan toko klontongan masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, selama ini dia belum melihat kebijakan Pemprov Jatim di sektor ekonomi saat persiapan pelaksanaan PSBB. “Ini kan akan diterapkan PSBB. Tetapi kebijakan sektor ekonomi masih belum terlihat,” tambahnya.
Sekretaris DPD Gerindra Jatim itu juga mengatakan Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya harus segera berkoordinasi untuk meminimalisir dampak ekonomi yang timbul bagi kelas menengah kebawah, ketika nanti PSBB diterapkan.
