Kondisi ini bisa mempengaruhi status Jatim yang saat ini merupakan daerah penyumbang pangan singnifikan secara nasional.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Dr.Ir. Daniel Rohi. M.Eng.Sc.IPM ditemui usai sosialisasi perda 5 tahun 2015 di Banyuwangi, Rabu (5/2) mengatakan pihaknya sangat menyesal dengan adanya pengurangan subsidi pupuk ini. Seharusnya pemerintah mencarikan solusi terkait permasalahan tersebut bukan dengan melakukan pengurangan. “Untuk itu komisi B akan menemui kementerian pertanian untuk mempertanyakan hal tersebut kenapa sampai terjadi pengurangan. Namun apabila dalam pertemuan nanti tidak bisa menghasilkan. Pihaknya meminta kepada pemerintah provinsi untuk menyiapkan solusi tersebut,”pintanya.
Daniel politisi asal Fraksi PDIP Jatim ini dari Dapil Malang Raya.
Lebih lanjut, terkait solusi tersebut. Dikatakannya Pemerintah Provinsi harus segera menyediakan pupuk subsdi tersebut dengan melakukan pembelian dari pihak swasta kemudian diberikan kepada petani. Atau pemerintah melakukan pendataan tentang sisa pupuk subsdi tahun sebelumnya untuk dibagikan di tahun 2020. “Intinya apabila ada kekurangan pupuk di Malang, dan kediri pemerintah provinsi harus segera menyiapakan cadangan pupuk dari daerah laiinnya. Sehingga gejolak di petani tentang pupuk ini bisa teratasi,”harapnya.
